Apa Itu Asas Legalitas dalam Hukum?

By

Apa Itu Asas Legalitas dalam Hukum?


### Pendahuluan


Dalam dunia hukum, dikenal istilah *asas legalitas* yang sering disebut sebagai “roh” dari hukum pidana. Asas ini penting karena menjadi dasar agar tidak ada orang yang dihukum tanpa adanya aturan yang jelas. Artikel ini akan membahas makna asas legalitas, dasar hukumnya, serta penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.


---


### Pengertian Asas Legalitas


Asas legalitas berasal dari pepatah Latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti *tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya*.

Dengan kata lain, seseorang hanya bisa dipidana jika perbuatan yang dilakukannya sudah dilarang oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan.


---


### Dasar Hukum Asas Legalitas


1. **Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):**

   “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”


2. **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945:**

   Menjamin bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah bagian dari hak asasi manusia.


---


### Tujuan Asas Legalitas


* **Memberi kepastian hukum**: masyarakat tahu perbuatan apa saja yang dilarang.

* **Mencegah kesewenang-wenangan**: aparat penegak hukum tidak bisa menghukum seseorang tanpa aturan tertulis.

* **Melindungi hak asasi manusia**: orang tidak dihukum secara sewenang-wenang hanya karena dianggap salah oleh penguasa.


---


### Contoh Penerapan Asas Legalitas


1. **Kasus Korupsi**

   Pelaku bisa dihukum karena perbuatannya telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. **Kejahatan Siber**

   Jika suatu perbuatan siber belum diatur dalam undang-undang, pelaku tidak bisa dipidana meski dianggap merugikan, sampai ada regulasi yang mengaturnya.

3. **Perubahan Undang-Undang**

   Jika suatu perbuatan sebelumnya bukan tindak pidana lalu diatur kemudian, aturan baru tersebut tidak berlaku surut (kecuali untuk hal yang lebih menguntungkan terdakwa).


---


### Kritik dan Perkembangan


Dalam praktik modern, asas legalitas tidak dipahami secara kaku. Mahkamah Konstitusi dan pengadilan sering memperluas tafsir undang-undang agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman, misalnya terkait tindak pidana korupsi atau kejahatan teknologi informasi.


---


### Penutup


Asas legalitas adalah pilar penting dalam hukum pidana Indonesia. Dengan asas ini, setiap orang mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari kemungkinan penjatuhan pidana secara sewenang-wenang. Namun, seiring perkembangan masyarakat, penerapan asas legalitas juga perlu disesuaikan agar tetap mampu menjawab tantangan zaman.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tanggung Jawab Pidana Anak di Bawah Umur

By
Tanggung Jawab Pidana Anak di Bawah Umur ### Pendahuluan Tidak sedikit kasus pidana di Indonesia melibatkan anak sebagai pelaku. Namun, berbeda dengan orang dewasa, anak memiliki perlakuan khusus dalam hukum karena dianggap belum matang secara fisik maupun mental . Perlindungan terhadap anak ini diatur secara khusus agar proses peradilan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan. --- ### Dasar Hukum 1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).** 2. **Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)** yang telah diratifikasi Indonesia. 3. ** Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 .** --- ### Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana * Anak yang berusia ** di bawah 12 tahun **: tidak dapat dipidana, hanya dikenakan tindakan berupa pembinaan, pengembalian kepada orang tua, atau pendidikan khusus. * Anak yang berusia ** 12–18 tahun **: dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi melalui mekanisme khu...
Read more

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata

By
 Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata ### Pendahuluan Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah * hukum pidana * dan * hukum perdata *. Namun, tidak semua orang memahami apa perbedaan mendasar dari keduanya. Padahal, memahami perbedaan ini penting agar masyarakat tidak salah kaprah dalam melihat kasus hukum yang terjadi. ### Pengertian Hukum Pidana dan Hukum Perdata 1. **Hukum Pidana**    Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, beserta ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggarnya. Fokus hukum pidana adalah menjaga ketertiban dan keamanan umum. 2. **Hukum Perdata**    Hukum perdata adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hak, kewajiban, dan kepentingan pribadi. Fokus hukum perdata adalah menyelesaikan sengketa antarwarga negara. ### Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata 1. **Objek yang Diatur**    * Hukum pidana: mengatur tindak kejaha...
Read more

Tips Memahami Kontrak: Hal-hal Penting yang Harus Diperhatikan

By
Tips Memahami Kontrak: Hal-hal Penting yang Harus Diperhatikan ### Pendahuluan Kontrak adalah perjanjian tertulis yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu. Dalam dunia bisnis maupun kehidupan sehari-hari, kontrak sering digunakan, misalnya dalam kerja sama usaha , jual beli , sewa-menyewa, hingga pinjam-meminjam. Sayangnya, banyak orang menandatangani kontrak tanpa benar-benar memahaminya, sehingga berpotensi merugikan di kemudian hari. --- ### Dasar Hukum Kontrak Kontrak diatur dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian , yaitu: 1. Kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian . 3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan. 4. Sebab yang halal (tidak bertentangan dengan hukum). Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, kontrak bisa batal demi hukum. --- ### Hal-hal Penting yang Harus Diperhatikan dalam Kontrak 1. ** Identitas Para Pihak **    Pastikan nama, alamat, dan data pihak ya...
Read more